Diskusi Konsultasi Pokja Reformasi Peraturan Perundang-Undangan dengan K/L Terkait (3)
Pada tanggal 18 Juli 2023, Pokja Reformasi Peraturan Perundang-undangan melakukan FGD dengan Pejabat teknis di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Cukup banyak permasalahan yang didiskusikan mengingat Ditjen PP merupakan K/L yang paling dominan kewenangannya dalam lingkup tata kelola peraturan perundang-undangan. Mulai dari revisi …