Jakarta, 10 Juli 2023 – Kelompok kerja reformasi sektor agraria dan sumber daya alam diterima oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. di Ruang Rapat Menteri ATRBPN pada 10 Juli 2023. Pertemuan yang juga dihadiri oleh pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian ATRBPN difokuskan pada agenda Pokja agraria dan SDA yang berkisar pada isu-isu agraria dan SDA yang beredar ditengah masyarakat yakni mencoba (1) mengurai konflik agraria dan (2) upaya-upaya memerangi mafia/korupsi pertanahan. Prof. Maria S.W Sumardjono yang hadir dalam pertemuan menyampaikan jika ada setidaknya 4 (empat) bentuk konflik agraria di tengah-tengah masyarakat yakni (1) konflik masyarakat Vs BUMN (2) konflik masyarakat Vs pemerintah (3) konflik masyarakat Vs transmigrasi (4) konflik masyarakat Vs kawasan hutan. Sementara itu, Menteri ATRBPN menyampaikan bahwa wilayah konflik agraria yang paling tinggi adalah (1) Riau ; masifnya pelepasan kawasan hutan (2) Jawa Timur (3) Sumut dan (4) Lampung. Terkait, mafia tanah, ia juga menggarisbawahi bahwasannya praktik mafia tanah seringkali berlindung dibawah klausula ‘pembeli beritikad baik’ yang diikat dengan perjanjian jual-beli. Kementerian membuka pengaduan masyarakat terkait mafia tanah ke nomor WA 0811-1068-0000.
